NOTE24.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango menegaskan komitmennya menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan dengan menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi tanpa dasar fakta terkait isu permintaan sumbangan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kepentingan pernikahan putri Bupati Bone Bolango.
Langkah tersebut diambil setelah Pemkab Bone Bolango melakukan konsolidasi dan verifikasi menyeluruh kepada seluruh pimpinan OPD.
Hasilnya, tidak ditemukan satu pun fakta yang membenarkan narasi yang beredar di media sosial tersebut.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan kabar yang tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta.
“Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada satu pun pimpinan OPD yang membenarkan adanya permintaan seperti yang dituduhkan. Informasi itu sama sekali tidak benar dan jauh dari kenyataan,” tegas Iwan, Selasa 28 Juli 2026.
Ia memastikan Bupati Bone Bolango beserta keluarga tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk apa pun kepada OPD untuk kepentingan pribadi, termasuk terkait rencana pernikahan putri Bupati.
Menurutnya, narasi yang beredar justru berpotensi menyesatkan publik dan mencederai nama baik pemerintah daerah.
Karena itu, Pemkab Bone Bolango telah berkoordinasi dengan tim hukum untuk menyiapkan somasi terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi penyebar informasi tersebut.
“Langkah hukum ini penting agar penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak terus berulang dan tidak menjadi preseden buruk di masyarakat,” ujar Iwan.
Ia menambahkan, di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Bone Bolango justru terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apalagi untuk urusan pribadi, tentu tidak mungkin dibebankan kepada perangkat daerah. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan kami laksanakan berdasarkan regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango, Udin Kuku, menegaskan pemerintah akan terus merespons setiap isu dengan mengedepankan data, mekanisme hukum, dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.
Menurutnya, ruang digital harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan bukti, fakta, dan asas praduga tak bersalah.
“Berbagai isu yang berkembang memiliki mekanisme klarifikasi melalui lembaga yang berwenang. Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum memiliki dasar pembuktian yang jelas,” tegas Udin.
Udin Kuku juga membeberkan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan dan diawasi secara berlapis oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. (***)
Comment