NOTE24.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango terus mendorong percepatan pembangunan akses Jalan Tulabolo–Pinogu melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas kewenangan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat membuka Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tulabolo–Pinogu yang mengangkat tema “Membangun Ekosistem Kolaborasi Literasi untuk Percepatan Pembangunan Akses Jalan Tulabolo-Pinogu”, Senin 24 Agustus 2026, di Hotel Aston Gorontalo.
Dalam kesempatan itu, Iwan Mustapa menegaskan bahwa pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu bukan sekadar persoalan membuka akses transportasi, tetapi menyangkut harapan masyarakat yang selama ini membutuhkan konektivitas dengan wilayah lainnya.
“Pembangunan Jalan Tulabolo-Pinogu bukan hanya sekadar persoalan jalan. Tapi di balik itu ada harapan masyarakat,” tegas Iwan.
Menurut Iwan, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara inklusif dan tidak hanya berorientasi pada wilayah perkotaan. Kawasan terpencil dan pedesaan juga harus mendapatkan perhatian sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.
Hal tersebut, kata Iwan, sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden yang menempatkan pembangunan hingga ke daerah-daerah terpencil sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
“Pembangunan itu harus inklusif. Tidak bisa hanya perkotaan, kemudian kita melupakan wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan, di mana juga ada masyarakat dan negara yang perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Namun, Iwan menyadari pembangunan akses menuju Pinogu bukan perkara sederhana. Berbagai aspek harus dipertimbangkan secara matang, mulai dari teknis, tata ruang, lingkungan hidup, kawasan konservasi hingga kewenangan pemerintah.
Saat ini, Pemkab Bone Bolango juga tengah melakukan survei serta pendataan terhadap kondisi jalan dan jembatan sebagai bagian dari proses penyiapan status dan perencanaan pembangunan.
Iwan menjelaskan, jika pembangunan hanya mengandalkan kemampuan fiskal APBD Kabupaten, penyelesaiannya membutuhkan waktu yang sangat panjang.
“Kalau mengandalkan APBD Kabupaten, dengan keterbatasan fiskal, mungkin butuh waktu yang sangat lama bisa tuntas,” katanya.
Karena itu, Pemkab Bone Bolango mendorong pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu menjadi kerja bersama lintas kewenangan, termasuk memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Menurut Iwan, peluang tersebut semakin terbuka setelah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) memberikan sinyal positif dan meminta Pemkab Bone Bolango menyiapkan sejumlah persyaratan sesuai kriteria yang ditetapkan.
“Kami mendorong ini sebagai kerja bersama lintas kewenangan. Mumpung ada Inpres Jalan Daerah yang merupakan kebijakan Presiden, kita ingin menempatkan ini sebagai bagian yang akan kita dorong masuk,” jelasnya.
Pembangunan Harus Tetap Menjaga Kawasan Konservasi
Selain percepatan pembangunan, Pemkab Bone Bolango juga menekankan prinsip keberlanjutan. Pembangunan jalan tidak boleh mengorbankan fungsi kawasan hutan konservasi maupun ekosistem yang berada di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
Iwan mengatakan, aspek kelestarian menjadi bagian penting dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu.
“Pembangunan jalan tidak sekadar membangun jalan. Kita harus memastikan agar fungsi hutan konservasi dan fungsi taman nasional jangan sampai terganggu,” ujarnya.
Karena itu, desain teknis pembangunan nantinya harus memperhitungkan aspek konservasi, termasuk keberadaan habitat dan jalur perlintasan satwa yang dilindungi.
Pemkab Bone Bolango bersama akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bahkan melakukan survei ekologi untuk mengidentifikasi jalur-jalur perlintasan satwa di sepanjang rencana akses Jalan Tulabolo–Pinogu.
Hasil survei tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan masukan bagi perangkat daerah teknis dalam penyusunan feasibility study (FS) dan desain teknis pembangunan.
“Jangan sampai di sepanjang Jalan Tulabolo-Pinogu ini ada tempat-tempat perlintasan satwa yang kemudian terganggu. Kita tidak menginginkan jalur ini terganggu,” jelasnya.
Jika ditemukan segmen tertentu yang menjadi jalur perlintasan satwa, pemerintah akan menyiapkan langkah mitigasi, termasuk menyesuaikan desain teknis agar pembangunan tetap dapat berjalan tanpa mengganggu habitat satwa.
“Kita ingin jalan menuju Pinogu ini jangan sampai merusak perlindungan terhadap habitat-habitat yang ada di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,” tegas Iwan.
Ia menambahkan, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi komitmen bersama agar pembangunan akses menuju Pinogu tidak hanya mengejar percepatan fisik, tetapi juga tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Perizinan Masuk Tahap Kementerian Kehutanan
Sementara itu, untuk proses perizinan pembangunan akses Jalan Tulabolo–Pinogu, Iwan menyampaikan bahwa saat ini prosesnya telah berada di Kementerian Kehutanan.
Ia mengapresiasi dukungan Balai Taman Nasional yang turut membantu dalam proses pemberian rekomendasi terkait pertimbangan teknis.
“Alhamdulillah, dengan dukungan Balai Taman Nasional, rekomendasi terkait pertimbangan teknis lebih cepat dari yang kami rencanakan,” ungkapnya.
Iwan juga berharap seluruh proses teknis, administrasi, perizinan, hingga pengusulan pembangunan dapat terus berjalan secara sinergis sehingga cita-cita membuka akses yang lebih baik menuju Pinogu dapat segera diwujudkan.
“Pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu bukan semata pembangunan infrastruktur, tetapi bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan, membuka konektivitas masyarakat terpencil, sekaligus memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga,” imbuhnya.
Ilham Ekaputra
Comment