NOTE24.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan sejumlah catatan penting dalam pemeriksaan pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) pada rapat Exit Meeting yang digelar, Selasa 5 Mei 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Berkah, Kompleks Perkantoran Panango itu dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Bolsel, Deddy Abdul Hamid, dan dihadiri tim auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pemaparannya, tim BPK menyampaikan bahwa secara umum administrasi keuangan Pemkab Bolsel telah berjalan baik.
Namun, masih terdapat sejumlah catatan strategis yang perlu segera dibenahi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu sorotan utama adalah sektor aset, khususnya pengelolaan kendaraan dinas. Berdasarkan uji petik, ditemukan ketidaksesuaian data pada Kartu Inventaris Barang (KIB), di mana kendaraan yang rusak berat atau hilang masih tercatat sebagai aset aktif.
“OPD diimbau segera melaporkan kondisi riil aset kepada bagian terkait agar dapat dilakukan koreksi secara akurat,” ujar perwakilan tim auditor.
Selain itu, BPK juga menyoroti sejumlah aspek lain, di antaranya:
Belanja pegawai dan TPP: Pemda diminta memperkuat landasan regulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2026. Akumulasi ketidakhadiran pegawai juga harus dihitung secara presisi sebagai pengurang TPP.
Sektor kesehatan: Pengadaan obat perlu disesuaikan melalui mekanisme etalase konsolidasi sesuai arahan Kementerian Kesehatan guna menghindari pemborosan.
Perhitungan jasa pelayanan Puskesmas juga harus merujuk pada regulasi terbaru.
Pengawasan konstruksi: BPK menegaskan satu konsultan pengawas sebaiknya tidak menangani lebih dari tiga paket pekerjaan demi menjaga kualitas hasil pembangunan.
Meski demikian, BPK mencatat bahwa capaian administratif Kabupaten Bolsel menunjukkan tren positif dan termasuk yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara.
Hal ini diharapkan dapat terus dipertahankan untuk meraih opini audit terbaik.
Sementara itu, Wabup Deddy Abdul Hamid menyampaikan apresiasi kepada tim BPK yang telah melaksanakan audit selama lebih dari satu bulan.
“Terima kasih kepada BPK dan seluruh tim yang telah bekerja. Semoga selalu dalam keadaan sehat,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh catatan yang disampaikan sekitar 13 poin akan menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bolsel sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan.
Deddy juga meminta BPK memberikan rekomendasi konkret agar dapat menjadi pedoman bersama dalam pembenahan ke depan.
Ia turut menyoroti penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan digunakan sesuai tahun anggaran.
“Ke depan, penerima bantuan harus diinformasikan agar bantuan digunakan pada tahun berjalan sehingga tidak menjadi temuan,” tambahnya.
Menutup kegiatan, Pemkab Bolsel menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal yang kurang berkenan, sekaligus memohon arahan untuk langkah perbaikan selanjutnya.
Ilham Ekaputra
Comment