NOTE24.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui pembenahan kelembagaan, tata kerja, serta mekanisme penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Wakil Bupati (Wabup) Bone Bolango, Risman Tolingguhu, ke Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka konsultasi sekaligus penguatan kapasitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).
Dalam kunjungan tersebut, Wabup Risman Tolingguhu didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah serta Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Agenda diawali dengan konsultasi bersama Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan tersebut membahas secara komprehensif berbagai aspek penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah, mulai dari penguatan kelembagaan, pembagian tugas dalam tim, mekanisme penetapan tanggung jawab, proses penagihan, hingga langkah-langkah penyelesaian apabila menghadapi kendala administratif maupun ketidakpatuhan dari pihak yang bertanggung jawab.
Wakbup Risman Tolingguhu mengatakan arahan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan sistem penyelesaian kerugian daerah agar berjalan lebih tertib, efektif, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Berbagai penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini akan menjadi dasar bagi Pemkab Bone Bolango dalam memperbaiki kelembagaan, tata kerja, serta mekanisme penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah,” ujar Risman.
Usai konsultasi di Kementerian Dalam Negeri, rombongan melanjutkan studi tiru ke Pemerintah Kota Bandung. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari berbagai praktik terbaik (best practice) yang telah diterapkan dalam mempercepat penyelesaian kerugian daerah.
Dari hasil studi tiru tersebut, Pemkab Bone Bolango memperoleh berbagai pembelajaran penting, mulai dari pola koordinasi antarperangkat daerah, pengelolaan administrasi dan dokumen kerugian daerah, mekanisme pemantauan tindak lanjut, pembagian peran dalam tim, hingga strategi percepatan pemulihan kerugian daerah.
Menurut Risman, pengalaman Pemerintah Kota Bandung menjadi referensi yang sangat berharga untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kabupaten Bone Bolango dalam membangun sistem penyelesaian kerugian daerah yang lebih efektif.
Ia menegaskan bahwa hasil konsultasi dan studi tiru tersebut tidak akan berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan akan ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan dan tata kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
“Insyaallah, berbagai arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan praktik baik yang telah dijalankan Pemerintah Kota Bandung akan kami implementasikan sesuai kebutuhan daerah. Tujuan akhirnya adalah mempercepat penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah sekaligus mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, Wabup Risman optimistis kapasitas TPKD akan semakin kuat, koordinasi antarperangkat daerah semakin efektif, serta setiap kasus kerugian daerah dapat diselesaikan secara tepat waktu dan memberikan kepastian hukum.
“Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
Ichal
Comment