NOTE24.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus mendorong percepatan realisasi anggaran tahun 2026, terutama pada pelaksanaan program pembangunan fisik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel, M. Arvan Ohy, S.STP., saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) kabupaten/kota se-Sulawesi Utara di Hotel Grand Puri Manado, Rabu 21 Oktober 2026.
Dalam forum tersebut, Arvan mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kabupaten Bolsel hingga saat ini telah mencapai sekitar 60 persen. Pemerintah daerah pun terus menggenjot pelaksanaan berbagai program agar dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, percepatan menjadi perhatian khusus, terutama untuk pekerjaan fisik yang telah dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026. Ia menjelaskan, sebagian besar pekerjaan tersebut telah melewati proses lelang sehingga diharapkan dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan sesuai jadwal.
“Realisasi anggaran saat ini berada di kisaran 60 persen. Kami terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pekerjaan fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan. Sebagian besar pekerjaan tersebut telah menyelesaikan proses lelang sehingga kami optimistis pelaksanaannya dapat dituntaskan sesuai jadwal,” ujar Arvan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran harus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kualitas pekerjaan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan begitu, anggaran yang telah dialokasikan tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bolsel.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, S.IP., M.M., dalam arahannya menyampaikan bahwa rakor EPRA bukan hanya menjadi forum pelaporan capaian realisasi anggaran, melainkan juga wadah untuk berbagi pengalaman dan strategi antarpemerintah kabupaten/kota.
Menurut Tahlis, pertukaran informasi dan praktik baik antardaerah penting dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala serta mencari solusi bersama dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran.
“Saya berharap rapat ini menjadi tempat berbagi praktik baik dan bertukar pikiran sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah dapat diatasi bersama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pengelola keuangan daerah agar memaksimalkan pelaksanaan pembangunan fisik, mengingat waktu yang tersisa hingga akhir tahun anggaran semakin terbatas.
Percepatan pelaksanaan program, lanjutnya, perlu dilakukan secara terukur agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal dan penyerapan anggaran mencapai target.
Ilham
Comment