NOTE24.ID – Polemik peminjaman satu unit mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo masih menyisakan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
Di saat sorotan publik semakin menguat, DPRD Boalemo justru belum menunjukkan langkah nyata dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Hingga kini, lembaga legislatif itu belum memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset daerah tersebut.
Belum ada rapat dengar pendapat maupun permintaan klarifikasi resmi yang diajukan kepada instansi terkait.
Hal ini menyangkut dasar hukum, prosedur administrasi, serta mekanisme yang digunakan dalam peminjaman kendaraan dinas itu sendiri. Kondisi tersebut memunculkan keraguan publik mengenai seberapa efektif fungsi pengawasan yang diemban lembaga legislatif terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Persoalan ini tidak lagi sekadar soal peminjaman kendaraan, melainkan menyentuh aspek tata kelola barang milik daerah, kepatuhan terhadap peraturan, serta transparansi penggunaan aset yang dibiayai dari uang rakyat.
Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan DPRD hadir memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai lembaga yang diberi wewenang mengawasi jalannya pemerintahan, DPRD memiliki kewajiban meminta penjelasan, melakukan penelusuran, serta memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan daerah.
Namun, sampai saat ini wewenang tersebut belum terlihat digunakan untuk menjawab keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Semakin lama persoalan ini tidak dibahas dalam forum resmi, semakin besar ruang bagi munculnya beragam spekulasi.
Keheningan yang berlarut-larut berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen DPRD dalam menjunjung prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.
Masyarakat pun mempertanyakan alasan DPRD Boalemo belum mengambil langkah aktif untuk meminta keterangan.
Padahal, klarifikasi yang terbuka dan jelas sangat dibutuhkan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan aset daerah sekaligus memberikan kepastian kepada publik.
Pada akhirnya, yang menjadi taruhan bukan hanya status peminjaman satu unit mobil dinas, melainkan kredibilitas lembaga perwakilan rakyat itu sendiri.
DPRD Boalemo diharapkan segera bertindak nyata agar setiap kebijakan yang berdampak pada kepentingan umum dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Taufik Bouty
Comment