NOTE24.ID – Pengelolaan penyediaan makanan dan minuman bagi siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Boalemo kini menarik perhatian.
Masalah ini muncul setelah adanya dugaan perubahan penyedia layanan makanan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh pihak sekolah, tanpa adanya komunikasi langsung dengan penyedia sebelumnya.
Penyedia layanan yang selama ini memasok makanan bagi kebutuhan siswa mempertanyakan keputusan penghentian kerja sama tersebut, yang dinilai dilakukan secara sepihak.
Mereka menyatakan tidak pernah diundang untuk diberikan penjelasan maupun menyampaikan hal-hal terkait pelaksanaan penyediaan makanan yang telah berjalan.
Astima Alamri, selaku perwakilan penyedia layanan, menyampaikan bahwa pihaknya merasa dirugikan lantaran telah menyiapkan persediaan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyajian makanan siswa setiap hari.
“Kami telah berupaya membantu pihak Sekolah Rakyat dengan menyediakan makanan, namun tiba-tiba kerja sama dihentikan secara sepihak dan mendadak oleh kepala sekolah hanya melalui pesan singkat,” ujarnya.
“Kami tidak pernah diundang untuk berdiskusi sebagai penyedia layanan. Setelah itu, penyedia layanan diganti dengan pihak lain yang diketahui memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala sekolah. Kami sangat dirugikan karena telah menyiapkan banyak bahan makanan, sedangkan hingga saat ini pembayaran atas layanan yang telah diberikan belum diterima sama sekali,” ujarnya lagi.
Menurut pandangannya, pergantian penyedia layanan seharusnya dilakukan melalui prosedur yang jelas, termasuk komunikasi dan konfirmasi kepada pihak yang sebelumnya melaksanakan tugas.
Hal ini dianggap penting agar tidak menimbulkan kerugian maupun kendala dalam pelaksanaan penyediaan makanan bagi siswa.
Hal lain yang juga menjadi sorotan berkaitan dengan pembagian wewenang dalam pengelolaan penyediaan makanan.
Dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, telah ditetapkan petugas atau pihak yang ditugaskan untuk mengelola serta bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan makan dan minum siswa.
Struktur pertanggungjawaban tersebut seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan, sehingga proses pengadaan, pemilihan penyedia, pemeriksaan barang, hingga penilaian pelaksanaan dapat berjalan secara teratur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, dugaan adanya pengambilalihan wewenang pengelolaan oleh kepala sekolah menjadi hal yang memerlukan penjelasan yang memadai.
Terlebih lagi, muncul dugaan mengenai adanya hubungan kekeluargaan antara kepala sekolah dengan penyedia layanan makanan yang baru ditunjuk sebagai pengganti.
Namun, dugaan-dugaan tersebut masih memerlukan penjelasan serta pembuktian dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Penjelasan dari pihak pengelola Sekolah Rakyat maupun pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan sangat diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesimpulan yang belum tentu benar.
Di sisi lain, penyedia layanan serta penanggung jawab penyediaan makanan yang sebelumnya terlibat juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas yang telah dilakukan, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang telah dilaksanakan.
Penilaian secara menyeluruh perlu dilakukan untuk menjamin kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjaga dengan baik, proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pembagian tugas dan wewenang dilaksanakan secara seimbang dan tepat.
Pada akhirnya, tujuan utama pengelolaan penyediaan makanan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Boalemo adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan penyediaan makanan diharapkan dilakukan secara terbuka, berlandaskan prosedur yang jelas, serta menghindari kemungkinan adanya benturan kepentingan.
Taufik Bouty
Comment