NOTE24.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) berhasil meraih dua penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Dua penghargaan tersebut masing-masing diberikan atas partisipasi dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dengan predikat ISTIMEWA, serta kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025 yang menempatkan Bolsel sebagai Peringkat I Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan predikat AA (Istimewa) dan nilai 86.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, yang turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas peran aktif pemerintah daerah dalam pelayanan hukum serta penyerahan Sertifikat Hak Cipta.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bolsel, Alsyafri U. Kadullah, S.Pd., M.E., dalam menerima penghargaan tersebut.
Reformasi Hukum Bolsel Raih Predikat ISTIMEWA
Penghargaan pertama diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolsel atas partisipasi dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dengan memperoleh predikat ISTIMEWA.
Piagam penghargaan tersebut bernomor PHN-UM.01.01-1018 Tahun 2026 dan diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 3 Agustus 2026.
Capaian ini menjadi indikator atas keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pembenahan regulasi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan hukum di daerah.
JDIH Bolsel Terbaik se-Sulawesi Utara
Sementara itu, penghargaan kedua menjadi capaian tersendiri bagi Pemkab Bolsel dalam pengelolaan informasi hukum.
Dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2025, Bolsel berhasil meraih Peringkat I Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dengan predikat AA (Istimewa) dan nilai 86.
Piagam penghargaan tersebut diterbitkan oleh BPHN pada 26 Mei 2026.
Prestasi ini menunjukkan konsistensi Pemkab Bolsel dalam membangun sistem dokumentasi dan penyediaan informasi hukum yang tertata, sehingga produk-produk hukum daerah dapat lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun aparatur pemerintahan.
Penyerahan kedua penghargaan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, S.H., M.H., kepada Alsyafri U. Kadullah yang hadir mewakili Bupati Bolsel.
Hendrik Pagiling dalam sambutannya mengatakan, Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 merupakan momentum untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa transformasi digital menjadi salah satu kunci penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas, cepat, mudah diakses dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta pemerintah kabupaten dan kota yang terus membangun sinergi dan berpartisipasi dalam berbagai program pelayanan hukum,” ujarnya.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak” dan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro Nomor 87, Manado.
Dua penghargaan ini menjadi bukti sekaligus motivasi bagi Pemkab Bolsel untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum.
Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan capaian tersebut sebagai pijakan untuk memperkuat reformasi hukum, meningkatkan pengelolaan JDIH, serta menghadirkan informasi dan pelayanan hukum yang semakin transparan, efektif, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. (***)
Comment