NOTE24.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kini telah menjangkau 13.689 penerima manfaat.
Untuk memastikan program tersebut berjalan optimal, Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG memimpin rapat koordinasi bersama Korwil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), para Kepala SPPG, anggota Satgas, serta para mitra, Rabu 19 Agustus 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Berkah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Bolsel.
Saat ini terdapat enam SPPG yang masuk dalam tahap operasional. Lima di antaranya telah berjalan dan melayani masyarakat di wilayah Posigadan, Helumo, dan Bolaang Uki, sementara satu SPPG lainnya masih melengkapi persyaratan sebelum dapat beroperasi.
Wabup Deddy mengatakan, perluasan pelayanan MBG harus dibarengi dengan kesiapan pengelolaan dan pengawasan agar program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal.
“SPPG harus berjalan dengan baik dan jauh dari persoalan. Di sinilah diperlukan peran aktif Korwil maupun Kepala SPPG untuk sigap dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul,” ujar Deddy.
Ia berharap SPPG yang masih dalam tahap persiapan, khususnya SPPG di Desa Deaga, Kecamatan Pinolosian Tengah, dapat segera memenuhi seluruh kebutuhan operasional sehingga mampu memperluas cakupan penerima manfaat MBG.
Menurut Deddy, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan. Kualitas dan kandungan gizi makanan harus menjadi perhatian utama, terutama karena penerima manfaat terbesar adalah anak-anak.
“Jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi harus memperhatikan gizi makanan yang disalurkan. Kita ingin program ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas gizi putra-putri kita ke depan,” tegasnya.
Deddy juga meminta seluruh pihak memastikan bahan makanan yang digunakan berkualitas, bersih, sehat, dan layak dikonsumsi. Menu yang disiapkan pun diharapkan bervariasi agar anak-anak tidak mudah bosan, namun tetap memenuhi keseimbangan kebutuhan gizi.
Dalam pemenuhan bahan baku, setiap SPPG diharapkan melibatkan sekitar 15 supplier. Kebijakan tersebut dinilai penting mengingat tidak seluruh kebutuhan bahan baku tersedia di Bolsel, sementara jumlah penyedia lokal masih terbatas.
“Ini bisa berjalan dengan baik apabila semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau ada mitra yang hanya mengejar keuntungan dan tidak memperhatikan kualitas serta ketentuan program, segera laporkan,” tegas Deddy.
Selain itu, Wabup menekankan pentingnya koordinasi antara Kepala SPPG dengan ahli gizi dalam penyusunan menu. Hal ini untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai standar dan mendukung tumbuh kembang anak.
Sementara itu, Korwil SPPG menyampaikan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan terhadap pelaksanaan SPPG di daerah harus dilakukan secara rutin. Tim Satgas juga diminta melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan dan mencari solusi secara bersama.
Korwil meminta monitoring dilakukan secara menyeluruh, terutama menyangkut kelengkapan fasilitas, kebersihan, keamanan makanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan program.
Dinas Kesehatan juga diminta melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan pada masing-masing SPPG. Pengawasan tersebut mencakup aspek kesehatan, kebersihan, sanitasi, hingga pemenuhan standar keamanan makanan.
Dalam persiapan SPPG Deaga, Dinas Kesehatan menjelaskan masih terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain denah bangunan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), standar operasional prosedur (SOP), serta kelengkapan administrasi lainnya.
Kompetensi relawan juga menjadi perhatian. Para petugas di SPPG diharapkan memiliki sertifikat kompetensi atau pelatihan yang dipersyaratkan sebagai bagian dari pemenuhan komponen penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dinas Kesehatan juga mendorong setiap SPPG membangun koordinasi dengan Puskesmas setempat, termasuk tenaga yang membidangi gizi. Kehadiran petugas Puskesmas dalam kegiatan pengawasan diharapkan dapat diterima sebagai bagian dari pembinaan dan penguatan kualitas layanan.
Dengan jumlah penerima manfaat yang telah mencapai 13.689 orang, Pemerintah Kabupaten Bolsel menilai penguatan koordinasi menjadi kunci agar program MBG terus berkembang secara tertib dan berkelanjutan.
Wabup Deddy pun mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, Satgas MBG, Korwil, Kepala SPPG, Puskesmas, ahli gizi, hingga para mitra untuk menjaga komunikasi dan kebersamaan.
“Program ini membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita harus memastikan MBG berjalan dengan baik, aman, sehat, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak di Kabupaten Bolsel,” pungkasnya.
Ilham Ekaputra
Comment