NOTE24.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo terus meningkatkan komitmennya guna mewujudkan pembangunan kependudukan yang terpadu dan berkelanjutan.
Hal tersebut ditandai dengan diselenggarakannya Workshop Penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Boalemo Tahun 2026.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, di Cabana Resort and Resto, Bolihutuo, pada hari Kamis 25 Juni 2026.
Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo, unsur akademisi, tim penyusun PJPK, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan kependudukan agar selaras dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lahmuddin Hambali mengatakan bahwa pembangunan kependudukan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh sektor pemerintahan.
“Masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan pelaku utama sekaligus tujuan akhir dari setiap kebijakan yang disusun pemerintah,” ujar Lahmuddin.
Ia menjelaskan bahwa berbagai tantangan strategis daerah, seperti tingkat kemiskinan, kasus stunting, mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan hak perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga, memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika kependudukan.
Oleh sebab itu, penanganan berbagai permasalahan tersebut memerlukan koordinasi dan kerja sama lintas instansi yang kokoh.
Selain itu, Lahmuddin juga mengingatkan akan pentingnya memanfaatkan momen bonus demografi yang sedang dialami daerah.
Menurutnya, peluang ini dapat menjadi aset berharga guna mempercepat kemajuan daerah, seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan sistem pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan kerja, serta perluasan akses dan kesempatan berusaha.
Ia menekankan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan harus berfungsi sebagai acuan strategis yang memadukan berbagai isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan resmi daerah.
Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Lahmuddin Hambali berharap tercipta kesamaan pandangan serta komitmen bersama di antara seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan melaksanakan PJPK yang berkualitas.
“Melalui workshop ini saya berharap menghasilkan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang terukur, sehingga mampu mendukung terciptanya kondisi kependudukan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten Boalemo,” imbuhnya.
Taufik Bouty
Comment