NOTE24.ID – Bupati Bolaang Mongondow Selatan H. Iskandar Kamaru secara resmi membuka konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, bertempat di ruang rapat Berkah, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis 15 Januari 2026.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolsel untuk tahun mendatang.
Hadir langsung, Wakil Ketua DPRD Bolsel Ridwan Olii, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP, jajaran pimpinan Perangkat Daerah.
Sementara, unsur Forkopimda, para camat, dan peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
Iskandar Kamaru mengatakan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.
“RKPD Tahun 2027 nantinya akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” ujar Iskandar.
Ia menegaskan, penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan responsif terhadap berbagai isu strategis daerah yang masih dihadapi, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Setelah itu, top eksekutif ini memaparkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027 yang selaras dengan dokumen RPJMD, di antaranya pengembangan diversifikasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan akses layanan dasar, tata kelola pemerintahan yang partisipatif, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi dan peningkatan efisiensi pelayanan publik.
Tak kalah penting, Bupati turut menyoroti optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia, termasuk pemanfaatan energi sebagai faktor pendukung peningkatan produktivitas dan daya saing produk daerah.
Akhirnya, orang nomor satu Bolsel ini mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik tidak berhenti pada tataran formalitas semata.
“Saya menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik ini benar-benar dijadikan bahan penyempurnaan dokumen RKPD. Jangan sampai forum ini hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas, terarah, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” tegasnya.
“Melalui kegiatan ini, semoga dapat diserap berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna menghasilkan dokumen RKPD Tahun 2027 yang inklusif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Ichal
Comment