NOTE24.ID – Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu dari 23 kabupaten/kota di tujuh provinsi yang menjalani audit surveillance ISO/IEC 27001 secara nasional.
Audit ini dilakukan untuk memastikan konsistensi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), khususnya dalam pengelolaan data administrasi kependudukan.
Pelaksanaan audit berlangsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone Bolango, Selasa 6 Oktober 2026, dengan melibatkan Tim Audit PT TSI (Tim Sertifikasi Internasional) bersama Tim PIAK Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Kedatangan tim audit diterima langsung Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus SW. Rahman, didampingi Sekretaris Dinas Budiyanto Sahabu, Kepala Bidang PIAK Dudiyanto Pakaya, jajaran Dukcapil, serta tim Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Gorontalo.
Tim audit terdiri dari Auditor Eksternal TSI Rakean Bagus dan M. Riki Darmayuda dari Tim SDMTIK Ditjen Dukcapil.
Penilaian mencakup berbagai aspek penerapan keamanan informasi, mulai dari kebijakan dan prosedur, pengelolaan risiko, keamanan teknologi informasi hingga kontrol keamanan dalam pengelolaan data kependudukan.
Oktavianus mengatakan, pelaksanaan surveillance menjadi momentum bagi Dukcapil Bone Bolango untuk memastikan sistem yang telah diterapkan tetap berjalan secara konsisten sekaligus menemukan bagian yang masih perlu diperkuat.
“Kami menyambut baik proses surveillance ini. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memastikan apa yang sudah berjalan tetap konsisten dan bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki dapat segera ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan dan kecepatan layanan. Aspek keamanan informasi juga menjadi bagian penting, mengingat data kependudukan merupakan informasi masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
Menurutnya, penguatan sistem keamanan harus berjalan seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
“Hasil surveillance selanjutnya akan menjadi bahan tindak lanjut bagi kami. Catatan dan rekomendasi dari proses audit akan digunakan untuk memperkuat penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara berkelanjutan,” ungkap Oktavianus.
Ia menambahkan, keikutsertaan Bone Bolango dalam pelaksanaan surveillance bersama 22 kabupaten/kota lainnya menjadi bagian dari upaya menjaga standar pengelolaan informasi dan memastikan keamanan data tetap menjadi perhatian dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Dengan adanya audit tersebut, hasil penilaian dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi Dukcapil Bone Bolango untuk memperkuat penerapan sistem keamanan informasi secara berkelanjutan.
Ichal
Comment