NOTE24.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango mulai memperkuat penyelarasan arah pembangunan daerah melalui Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sekaligus penjaringan isu kewilayahan dan isu pembangunan berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
FGD yang membahas penyepakatan delineasi dan penjaringan isu kewilayahan serta KP 1 KLHS tersebut digelar di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Senin (5/10/2026).
Kegiatan dibuka langsung Bupati Bone Bolango Ismet Mile, didampingi Wakil Bupati Risman Tolingguhu, Ketua DPRD Faisal Yunus dan Sekretaris Daerah Iwan Mustapa.
Dalam forum tersebut, Bupati Ismet Mile menegaskan bahwa RDTR tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen perencanaan tata ruang, tetapi harus menjadi pijakan awal dalam menentukan arah setiap program pembangunan daerah.
Menurut Bupati Ismet Mile, keberadaan RDTR penting untuk memastikan pemanfaatan ruang, pengalokasian anggaran hingga pelaksanaan pembangunan berjalan dalam satu arah yang jelas dan saling berkaitan.
Ismet bahkan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan RDTR sebagai salah satu pemeriksaan awal sebelum mengusulkan program pembangunan.
“Kalau mengajukan program pembangunan, coba dulu apakah sudah berkorelasi, apakah sudah sejalan dengan RDTR Kabupaten Bone Bolango,” tegas Ismet.
Ia mengingatkan, ketidaksesuaian antara program pembangunan dan tata ruang dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karena itu, aspek tata ruang menurutnya harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar kelengkapan administrasi.
Lahan Pertanian Jangan Mudah Beralih Fungsi
Salah satu perhatian Bupati Ismet dalam pembahasan RDTR adalah perubahan fungsi lahan pertanian yang mulai terjadi di sejumlah kawasan.
Ia menyoroti pemanfaatan lahan di sepanjang jalan yang mulai beralih menjadi kawasan perumahan, gudang maupun aktivitas nonpertanian lainnya.
“Jangan sampai area pertanian hilang atau beralih fungsi. Ketahanan pangan ukurannya di situ,” ujarnya.
Ismet menegaskan pembangunan memang membutuhkan ruang baru. Namun, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan kawasan-kawasan strategis, terutama lahan pertanian yang memiliki peran penting terhadap ketahanan pangan daerah.
Karena itu, pembahasan RDTR dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan kebutuhan pembangunan tidak mengorbankan fungsi ruang yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat.
RDTR Dikaitkan dengan APBD 2027
Bupati Ismet juga menekankan pentingnya keterkaitan RDTR dengan penyusunan APBD 2027. Menurutnya, arah pembangunan dan pengalokasian anggaran tahun depan harus memiliki korelasi dengan perencanaan tata ruang yang sedang disusun.
Ia meminta jajaran OPD tidak menyusun program secara sektoral, tetapi memastikan setiap rencana pembangunan berada dalam koridor tata ruang yang telah ditetapkan.
“Kalau stabilitas daerah terganggu, semua kegiatan akan terganggu,” kata Ismet.
Ia menegaskan, seluruh aktivitas pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada dua hal utama, yakni menjaga stabilitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui FGD tersebut, Ismet berharap seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama dan lebih konkret mengenai penerapan RDTR dalam proses perencanaan pembangunan.
Kehadiran para pakar dalam pembahasan juga diharapkan dapat memberikan pemahaman teknis sehingga RDTR benar-benar dapat diterapkan sebagai instrumen pengendali pembangunan.
“Dengan pemahaman yang sama, RDTR diharapkan mampu menjadi pengaman arah pembangunan Bone Bolango sekaligus menjaga ruang-ruang strategis daerah agar tidak kehilangan fungsi sebelum pembangunan 2027 dijalankan,” tandasnya.
Ichal
Comment