NOTE24.ID – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru, menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah dengan menghadiri High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, di Manado.
Pertemuan strategis tersebut dirangkaikan dengan rapat koordinasi TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Kegiatan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, pada Senin 23 Februari 2026.
Pada forum strategis tersebut, Bupati Iskandar Kamaru tampil memaparkan langkah konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Dalam paparannya, Bupati Iskandar menjelaskan bahwa program KDEKS di Bolsel merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Bank Indonesia untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi dan halal bagi masyarakat.
Program tersebut difokuskan pada penguatan ekosistem pangan daerah melalui dukungan Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan target Wajib Halal Oktober (WHO) Tahun 2026.
“Program KDEKS ini bukan hanya tentang penguatan ekonomi syariah, tetapi juga upaya nyata pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman, sehat, dan halal bagi masyarakat. Kami ingin ekosistem halal di Bolsel tumbuh kuat dari hulu hingga hilir, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Bolsel telah memiliki infrastruktur pendukung berupa empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 20 Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Namun, keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga Juru Sembelih Halal (Juleha) tersertifikasi yang baru berjumlah empat orang, masih menjadi tantangan utama.
Menjawab kondisi tersebut, Pemkab Bolsel berkomitmen memperluas sertifikasi Juleha melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan mitra strategis lainnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat industri halal daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah berkelanjutan.
“Tantangan keterbatasan tenaga Juleha menjadi perhatian serius kami. Karena itu, Pemda Bolsel berkomitmen memperluas sertifikasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama dan mitra strategis, agar kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal semakin meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, sosok egaliter ini juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) optimalisasi PAD antara Pemprov Sulut dengan 15 kabupaten/kota bersama Bank SulutGo, serta MoU dukungan program KDEKS berupa sertifikasi halal RPU di Bolsel.
Sementara itu, Gubernur YSK menyampaikan bahwa program pembangunan yang dijalankan Pemprov Sulut berfokus pada prinsip kesetaraan dan pemerataan.
Ia mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut saat ini mencapai sekitar 76,3 persen dengan tren semakin berimbang antar daerah, termasuk Bolsel yang meningkat dari 69 menjadi 70,3 persen.
“Capaian ini menunjukkan progres yang patut kita syukuri dan terus kita dorong. Daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan, seperti Bolsel, akan menjadi prioritas dalam penguatan program-program Pemprov Sulut,” urai Gubernur YSK.
Ichal
Comment