NOTE24.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus memperkuat komitmen dalam mencegah pernikahan dini sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi bersama Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam mendorong edukasi serta kolaborasi lintas sektor.
Komitmen itu mengemuka saat Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menerima kunjungan silaturahmi jajaran Pengadilan Agama Bolaang Uki di Rumah Dinas Bupati, Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis 30 Juli 2026.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis, dengan fokus utama pada pencegahan pernikahan dini yang dinilai memiliki dampak besar terhadap kualitas SDM, keberlanjutan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, hingga kesejahteraan keluarga.
Bupati Iskandar Kamaru menegaskan bahwa persoalan pernikahan dini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui kerja sama yang berkelanjutan.
“Pencegahan pernikahan dini harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, Pengadilan Agama, sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada anak-anak maupun orang tua,” ujar Bupati Iskandar.
Menurutnya, pencegahan pernikahan dini merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.
“Dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan, menjaga kesehatan, serta mempersiapkan masa depan secara matang, daerah akan memiliki generasi yang lebih produktif, sehat, dan siap bersaing,” jelas Iskandar.
Karena itu, Pemkab Bolsel akan terus memperkuat langkah-langkah preventif melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, serta pemberdayaan masyarakat agar angka pernikahan dini dapat terus ditekan.
Sementara itu, jajaran Pengadilan Agama Bolaang Uki mengapresiasi komitmen Pemkab Bolsel dalam membangun sinergi bersama berbagai lembaga.
Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah, Pengadilan Agama, lembaga pendidikan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga, diharapkan upaya pencegahan pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif.
Ilham Ekaputra
Comment