NOTE24.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Ismet Mile didampingi Sekretaris Daerah Iwan Mustapa saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Bone Bolango, Selasa 31 Maret 2026.
Dalam penyampaiannya, Bupati Ismet Mile menekankan bahwa arah pembangunan daerah difokuskan pada dua prioritas utama, yakni menjaga stabilitas daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Menurutnya, stabilitas daerah menjadi fondasi penting agar seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dapat menjalankan fungsi serta perannya secara efektif dalam mendukung pembangunan daerah.
“Stabilitas daerah harus terus dijaga agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ismet Mile.
Dari sisi pengelolaan keuangan, Pemkab Bone Bolango mencatat capaian positif sepanjang tahun 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp972,8 miliar, sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp932,3 miliar.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif sekaligus hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Tak hanya itu, sejumlah indikator makro pembangunan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bone Bolango berhasil melampaui target, dari 73,1 persen menjadi 73,3 persen. Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan dari target 13,4 persen menjadi 13,2 persen.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah mencatat akses pendidikan dan kesehatan telah menjangkau 100 persen masyarakat.
Pemerintah juga terus memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan pemerataan pelayanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah.
Bupati Ismet Mile menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia berharap penyampaian LKPJ dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi meningkatkan kualitas pembangunan di masa mendatang.
“LKPJ ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat melalui DPRD, sekaligus sebagai pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah,” tegasnya.
Ichal
Comment