NOTE24.ID – Perdebatan mengenai dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Popayato tidak boleh berhenti hanya pada persoalan ada atau tidaknya aktivitas tambang. Persoalan yang jauh lebih besar adalah bagaimana bentang alam Popayato perlahan menghadapi tekanan yang semakin berat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kawasan tertentu, melainkan masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Selama ini, perhatian publik lebih banyak tertuju pada aktivitas pertambangan. Padahal, PETI hanyalah salah satu gejala dari persoalan tata kelola sumber daya alam yang lebih kompleks. Ketika pembukaan lahan terjadi tanpa pengendalian, kawasan hutan kehilangan fungsi ekologisnya, daerah resapan air berkurang, sedimentasi sungai meningkat, dan keseimbangan alam perlahan terganggu. Dampaknya mungkin tidak langsung dirasakan hari ini, tetapi akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Popayato bukan hanya wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral. Popayato juga memiliki hutan, sungai, lahan pertanian, serta kekayaan hayati yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Semua itu merupakan aset yang nilainya jauh melampaui keuntungan ekonomi jangka pendek. Ketika bentang alam mengalami kerusakan, biaya yang harus ditanggung masyarakat akan jauh lebih besar daripada manfaat yang pernah diperoleh.
Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kerusakan lingkungan mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Penebangan hutan dianggap lumrah. Sungai yang berubah keruh dianggap hal yang wajar. Bukaan lahan terus bertambah tanpa evaluasi yang memadai. Jika keadaan seperti ini terus berlangsung, maka kita sedang membangun kebiasaan yang berbahaya: membiasakan kerusakan hingga kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa lingkungan sedang berada dalam tekanan.
Masyarakat perlu memahami bahwa hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan. Hutan merupakan penyimpan air, pelindung tanah dari erosi, pengatur iklim lokal, sekaligus benteng alami yang mengurangi risiko bencana. Ketika tutupan hutan berkurang, maka ancaman banjir, longsor, kekeringan, dan menurunnya kualitas sumber air menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat sendiri, terutama petani, nelayan, dan warga yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.
Karena itu, setiap bentuk aktivitas yang berpotensi memengaruhi kawasan hutan dan lingkungan hidup harus diawasi secara ketat serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi informasi, kepatuhan terhadap perizinan, perlindungan lingkungan, dan pengawasan yang efektif merupakan syarat utama agar pemanfaatan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum terhadap aktivitas yang melanggar aturan harus dilakukan secara konsisten, sementara upaya rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan juga tidak boleh diabaikan. Di sisi lain, masyarakat berhak memperoleh informasi yang terbuka mengenai pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.
Tulisan ini bukan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan justru akan menciptakan persoalan yang jauh lebih mahal di masa depan. Kemajuan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan menjaga hutan tetap lestari, sungai tetap bersih, lahan pertanian tetap produktif, dan masyarakat tetap memperoleh ruang hidup yang sehat.
Sudah saatnya kita mengubah cara pandang. Persoalan Popayato bukan hanya tentang PETI. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bentang alam yang menjadi sumber kehidupan tetap terjaga. Jika hari ini kita gagal melindunginya, maka anak cucu kita kelak hanya akan mewarisi cerita tentang hutan yang pernah hijau, sungai yang pernah jernih, dan tanah yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Popayato.
Perjuangan menjaga Popayato tidak boleh berhenti pada kritik. Perjuangan harus diwujudkan melalui pengawasan yang konsisten, penyampaian aspirasi yang berbasis data, penegakan hukum yang adil, serta komitmen bersama untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan lingkungan hidup. Sebab, ketika bentang alam rusak, yang hilang bukan hanya pohon dan tanah, tetapi juga masa depan sebuah daerah.
Penulis: Zulfikar Daday
Comment