NOTE24.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bagi perusahaan yang akan berinvestasi di daerah tersebut.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali, saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang terkait penerbitan PKKPR bagi PT Pabrik Gula dan PT Gorontalo Mining Industry, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo, Senin 10 Mei 2026.
Dalam arahannya, Lahmuddin menekankan percepatan legalitas aset daerah dan pensertifikatan lahan menjadi langkah penting untuk mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah daerah maupun proyek strategis nasional di Kabupaten Boalemo.
“Kepastian hukum terhadap lahan akan mempermudah pemerintah dalam menjalankan program pembangunan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Lahmuddin.
Selain itu, Lahmuddin meminta agar proses pemberian izin investasi dilakukan secara selektif dan bertahap, berdasarkan kebutuhan riil perusahaan serta hasil verifikasi di lapangan.
Hal itu dilakukan untuk menghindari terulangnya kasus perusahaan yang telah memperoleh izin dalam skala luas namun tidak merealisasikan investasinya.
Ia juga menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Kabupaten Boalemo harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja.
Taufik Bouty
Comment